Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2034. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor ivmpr 1999 tentang garisgaris besar haluan negara tahun 1999 2004. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Implementasi dan evaluasi terhadap undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang.
Sebagai pengganti dari undangundang nomor 8 tahun 1974 juncto undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian telah diundangkan undangundang nomor 5 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara pada tanggal 15 januari 2014, sebelumnya ruu ini telah disahkan oleh dpr ri sejak tanggal 19 desember 20. Unduh sebagai doc, pdf, txt atau baca online dari scribd. Untuk mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dikalangan pelaku usaha, maka uu no. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24, pasal 25 undang undang. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dprd i,dan dprd ii ditetapkan berdasarkan ketentuan undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Undangundang nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil. Implikasi undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan.
Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak. Nomor 7 tahun 1999 7 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa presiden republik indonesia, menimbang. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, memutuskan. Undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999. Undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Komisi adalah komisi pengas persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 5 tahun 1999. Lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 34 penjelasan a t a s undangundang republik indonesia nomor 6 tahun 1999 tentang pencabutan undangundang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum i umum dalam pasal 37 undangundang dasar 1945 telah ditentukan secara jelas prosedur untuk mengubah undangundang dasar 1945, sedangkan dalam undang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentant pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Praktik monopoli dan persaingan usaha menurut uu no.
Inilah pokokpokok undangundang aparatur sipil negara 1. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 undang undang dasar 1945. Jan 23, 2014 setelah disetujui oleh dprri pada rapat paripurna, 19 desember 20, rancangan undangundang ruu aparatur sipil negara asn pada 15 januari 2014 telah disahkan oleh presiden susilo bambang yudhoyono menjadi undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3882. Undangundang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Undangundang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan lembaran negara tahun 1985 nomor 46, tambahan lembaran negara nomor 3299. Undangundang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 156. Download undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara asn pdf berikut ialah tautan download undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara asn dalam format pdf. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 26 tahun 1988 tentang badan pertanahan nasional.
Udangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa 2 dua tahun dalam. Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Negara tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 1 tahun 1988 lembaran negara tahun 1988 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3368. Selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209 untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1997. Undangundang nomor 5 tahun 1999 pusat data hukumonline. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara asn undangundang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia. Undangundang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum lembaran negara.
Undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635. Pedoman pasal 22 undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan persengkongkolan dalam tender, yang selanjutnya disebut pedoman, adalah dokumen pedoman pelaksanaan pasal 22 terkait dengan persengkongkolan dalam tender. Undangundang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia lembaran negara tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 1 tahun 1988 lembaran negara tahun 1988 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3368. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041. Undangundang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok pertambangan. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1998. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999.
Undangundang nomor 6 tahun 1999 tentang pencabutan undang. Undangundang nomor 7 tahun 1960 tentang statistik lembaran negara tahun 1960 nomor 109, tambahan lembaran negara nomor 2048. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3821. Putusan nomor 010puul2003 perihal pengujian undangundang nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan atas undang undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi, dan kota batam. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan. Uu no 5 tahun 1999 edit 2007 komisi pengawas persaingan. Undangundang nomor 18 tahun 20tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Pelaksanaan ketentuan pasal 50 huruf a undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang. Uu no 35 th 1999 ttg perubahan atas uu no 14 th 1970 ttg ketentuan pokok kekuasaan kehakiman compiled by. Undangundang nomor 12 tahun 1967 tentang pokokpokok perkoperasian lembaran negara tahun 1967 nomor 23, tambahan. Undangundang dasar 1945 dan uu nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan hakim. Undangundang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok kehutanan lembaran negara tahun 1967 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 2823. Tambahan lembaran negara nomor 3153 yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa undangundang dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak. Bab 1 ketentuan umum bagian kesatu pengertian pasal 1 dalam undang.
Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil. Kepmenpan nomor 004 tahun 2004 tentang jabatan fungsional. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3811. Undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lembaran negara tahun 1990 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3419. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24,dan pasal 25 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 104, tambahan. Undang undang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 28e, pasal 28g, pasal 28i, dan pasal 28j undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Implementasi dan evaluasi terhadap undangundang nomor 5. Pp 21 tahun 2005 tetang keamanan produk rekayasa genetik. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut.